Anggota DPRD Lampung Minta Pemerintah Pusat Sosialisasi Sebelum Ambil Kebijakan

Langkanya elpiji 3 kilogram di beberapa daerah, membuat Anggota DPRD Provinsi Lampung Lesty Putri Utami geram, dimana harusnya pemerintah bisa memenuhi kebutuhan masyarakat salah satunya kebutuhan elpiji tersebut.

Lesty menjelaskan, pemerintah itu buat kebijakan terus langsung tanpa ada sosialisasi tanpa ada komunikasi publik yang baik ke masyarakat.

“Tiba-tiba dilakukan dan dilaksanakan jadi justru tidak melihat apa yang akan terjadi padahal itu justru membuat kepanikan di masyarakat. Gas itu kan vital satu kebutuhan pokok yang sangat amat diperlukan untuk kehidupan rumah tangga,” kata Lesty di Bandarlampung belum lama ini.

Lanjutnya, semua kebutuhan harus memerlukan gas, jadi pemerintah tidak bisa serta merta mengambil kebijakan publiknya secara langsung diterapkan, tetapi harus butuh proses dan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat.

“Harus ada sosialisasi dulu harus ada penanganannya dulu bagaimana itu bisa diterima di masyarakat,” katanya.

Politisi PDI-Perjuangan ini mengatakan, Pemerintah Pusat khususnya dari Kementerian, bila memiliki peraturan jangan langsung diterapkan, tetapi harus dilakukan terlebih dahulu komunikasi antarpihak dan lembaga untuk merumuskan persoalan ini.

“Bila pemerintah main selonong-selonong aja buat peraturan itu namanya tidak ada komunikasi. Itu tidak baik dan tidak elok. Harusnya dikomunikasikan dahulu agar tidak menjadi persoalan di masyarakat,” jelasnya

Lesty mengharapkan, Presiden Indonesia Prabowo Subianto bisa melakukan evaluasi kepada pr