Petani Akhirnya Rapat Bersama Pansus Tataniaga Singkong DPRD Lampung
2 min read
Setelah melakukan aksi unjuk rasa selama kurang lebih 3 jam di depan Kantor Gubernur dan DPRD, para petani akhirnya diizinkan masuk ke Kantor DPRD Lampung.
Perwakilan petani dari 7 kabupaten di Lampung ditemui oleh Panitia Khusus (Pansus) Tataniaga Singkong DPRD Lampung
Ketua Pansus Tataniaga Singkong, Mikdar Ilyas mengatakan pihaknya mendukung aspirasi para petani, sehingga pansus ini bisa terbentuk.
“Pansus ini akan diparipurnakan dan insyaallah akan ada rekomendasi sesuai bidangnya masing-masing, mulai dari Gubernur hingga kementerian,” kata Mikdar, Senin (13/1/2025).
Mikdar melanjutkan, mulai Selasa (14/1/2025) besok, Pansus akan melakukan pertemuan dengan Kelompok Tani di DPRD Lampung Utara. Setelah itu, pertemuan akan dilanjutkan ke Lampung Tengah, Mesuji, Lampung Timur dan lainnya.
“Kami ingin melihat kondisi petani dan perusahaan di daerah,” kata Anggota Fraksi Gerindra DPRD Lampung ini.
Setelah itu, kata Mikdar, Pansus juga akan mendatangi tiga menteri yakni Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian serta Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian.
“Supaya persoalan ini tersampaikan semua, sehingga kebijakan pusat nantinya sesuai dengan apa yang kita harapkan untuk menyejahterakan petani singkong dan tidak merugikan perusahaan,” sambungnya.
Sementara itu, Ketua Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia (PPUKI) Dasrul Aswin mengatakan, pihaknya mengatakan selama ini harga singkong paling mahal Rp1.300 dengan rafaksi tidak sampai 10 persen tapi saat ini rafaksi sampai 35 persen.
Dia melanjutkan, seharusnya harga singkong itu paling tidak lebih tinggi dari biaya, tetapi sekarang biaya lebih tinggi dari harga hasil.
“Bayangkan pak, harga saat ini Rp1.070 di Perusahaan Bumi Waras. Tetapi kami yang menanggung biaya operasional termasuk biaya panen dan produksi, itu kalau jaraknya dekat. Kalau jauh nambah lagi biaya transportasi,” jelasnya.
